63 Tahun RI Pemimpin "Sejati " vs Pemimpin “Iklan”

Pengantar:
Setelah 63 tahun lalu kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan revolusioner rakyat, kemerdekaan yang menjadi jembatan emas menuju masyarakat, adil, makmur masih jauh dari cita-cita revolusi 1945. Elite kini malah sibuk mengiklankan diri seolah-olah bisa menjadi pemimpin rakyat. bisakah cita-cita dilanjutkan dengan cara seperti ini? Tulisan mengenai sosok pemimpin sejati yang bisa melanjutkan cita-cita revolusi 1945 diturunkan dalam tiga tulisan berseri oleh wartawan SH, Tutut Herlina dan Web Warouw.

Sejumlah nama pemimpin negara itu terpampang di selembar kertas yang disodorkan seorang kader partai politik akhir bulan Juli lalu. Mereka antara lain Presiden Venezuela Hugo Chavez, Presiden Rusia Dimitri Medvedev, Presiden Bolivia Evo Morales, dan Perdana Menteri Rusia Vladimir Vladimirovich Putin. mereka dinilai mewakili ”takdir” dunia saat ini, yakni sebuah dunia di bawah kepemimpinan kaum muda. Mencoba mengikuti tren yang terjadi di dunia itu pula, Indonesia yang akan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) pada 2009 mendatang juga terinspirasi perlunya menghadirkan pimpinan muda. sejumlah nama pun bermunculan, dari Rizal Mallarangeng, Fadjroel Rachman dan Yuddy Chrisnandi. Mereka menantang para calon pimpinan tua seperti Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla. 

Akankah mereka bisa sama? Mari lihat latar belakangnya, Hugo Chavez adalah seorang kolonel tentara Venezuela yang revolusioner. Bersama dengan teman-temannya dia memulai perjuangan sejak tahun 1970. Nama organginisasinya MBR 200 (Gerakan Bolvarian Revolusioner), gerakan terpadu antara rakyat dengan militer bersenjata. Ia sangat terinspirasi dengan pemimpin revolusi China Mao Zedong yang menyebutkan bahwa ”tentara dan rakyat ibarat ikan di dalam air”. Ia sempat dipenjara karena melakukan pemberontakan bersenjata.

Namun, ia tak surut untuk terus melakukan perjuangan dan bersatu dengan rakyat menghadapi penghisapan kaum pemilik modal dan pemerintahan AS yang berkolaborasi erat dengan pemerintahan di negeri itu. Ia akhirnya memenangkan pemilu dengan massa yang menerimanya dengan antusias. begitu berkuasa, ia memiliki konsepsi sosialisme abad 21 dan melakukan nasionalisasi. 

Pun demikian dengan Evo Morales. Ia memulai perjuangan dari awal dengan
mendampingi para petani kakao yang umumnya berasal dari Suku Indian. Evo yang juga berasal dari Suku Indian itu akhirnya dipercaya menjadi presiden lewat pemilu. pengalamannya bersama kaum papa, telah membuatnya bercita-cita untuk berdiri tegak di samping mereka. Dia dengan keras melawan arogansi pemilik modal maupun negara Barat yang telah melakukan neokolonialisme. Tak tedeng aling-aling, ia nasionalisasi sejumlah perusahaan minyak swasta karena selama ini tak pernah ada keuntungan untuk rakyat Bolivia. Ia tak peduli dengan ancaman arbitrase internasional. 

Vladimir Putin adalah mantan seorang anggota polisi rahasia Uni Soviet (KGB). dalam usianya yang masih muda, dia sudah menjadi anggota Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Namun, seiring runtuhnya Uni Soviet ia meninggalkan profesi itu. didorong dengan rasa cinta tanah air yang kuat dan penderitaan rakyat akibat campur tangan AS dan Eropa Barat, ia bertekad untuk memulihkan keadaan. bersama dengan anggota KGB lainnya ia melakukan operasi diam-diam hingga naik ke tampuk kekuasaan. Tugas pertamanya adalah menyingkirkan kaum oligarki atau pemilik modal dari panggung politik karena mereka telah mengakibatkan penderitaan rakyat. 

Ia menghapus kaum oligarki sebagai sebuah kelas. Ia juga menasionalisasi BUMN yang sebelumnya telah diprivatisasi. Medvedev sendiri merupakan penerus Putin, yang sebelumnya selalu bersama-sama ”menumpas” kaum oligarki. Pergerakan dari Bawah ….? 

Lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh di Indonesia? Rizal Mallarangeng tersohor sebagai pengamat politik. Ia membawakan acara di televisi swasta. Ia memiliki lembaga swadaya masyarakat (LSM) Freedom Institute yang dekat dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang juga pemilik PT Lapindo Brantas. Luapan lumpur panas PT Lapindo sendiri saat ini telah menenggelamkan beberapa desa di Sidoarjo. 

Melalui Freedom Institute pula, Rizal mendukung kenaikan harga bahan baker minyak (BBM) pada tahun 2005. Ia juga dikenal sebagai intelektual yang propasar bebas. Sementara itu, Fadjroel Rahman sering menjadi moderator maupun pengamat yang dimintai pendapatnya di media massa. Pada zaman Orde Baru (Orba) ia pernah dipenjara karena menentang Soeharto. Saat ini, ia memiliki lembaga Pedoman. adapun Yuddy Chrisnandi adalah seorang anggota Partai Golongan Karya (Golkar), sebuah partai warisan Orba. Ia dikenal suka bicara melawan arus partainya. Pendapatnya sering dikutip oleh media massa. Namun, tak pernah terdengar sepak terjangnya memulai pergerakan dari bawah, bersama-sama rakyat yang menderita. begitu pula dengan tokoh tua, Megawati pernah menjadi ikon perlawanan rakyat terhadap rezim Soeharto. Ia juga dipandang memiliki kharisma ayahnya, Presiden Soekarno. Namun, begitu berkuasa pada 2001-2004, sejumlah UU yang proneoliberalisme dibuat, misalnya UU Sumber Daya Air (SDA), UU Tenaga Listrik, UU Minyak dan Gas Bumi, serta UU Pertambangan di Hutan Lindung. Pada saat itu juga terjadi privatisasi besar-besaran atas BUMN, salah satunya divestasi Indosat.

Wiranto adalah mantan ajudan Presiden Soeharto yang dipaksa lengser dari
kekuasaannya oleh kekuatan rakyat. Ia pernah menjadi Menhankam/Pangab dan dituduh terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim), kasus Mei, maupun penculikan orang secara paksa. 

Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus dan menantu Presiden Soeharto itu dituding terlibat pelanggaran HAM, kerusuhan Mei 1998 dan penculikan orang. Ia tidak pernah datang ketika dipanggil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dipilih oleh rakyat sebagai Presiden untuk periode 2004–2009. Yudhoyono dari kalangan militer, sedangkan Kalla seorang saudagar. Pada masa kepemimpinannya tersebut, harga BBM sudah naik dua kali. Oleh kalangan aktivis dan mahasiswa, mereka dituding terlalu tunduk pada kemauan AS, salah satu contohnya adalah penyerahan Blok Cepu pada Exxon Mobil Oil. 

Ternyata dengan semua latar belakang yang ada, berpatokan tua dan muda tidaklah cukup. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkualitas yang bisa lahir bersama-sama dengan rakyat. Jika ada sosok muda seperti Chavez, Indonesia akan mengalami kemajuan dan sejajar di dunia. Begitu pula jika ada sosok tua seperti Mao Zedong yang menjadi panutan Chavez maupun Deng Xiaoping, Indonesia juga bisa seperti China.


Namun, jika kualitas mereka tak sama seperti Chavez ataupun Mao yang melayani rakyat tertindas, jangan harap negara adil makmur bisa tercipta. Kesetaraan negara membutuhkan pemimpin sejati, bukan calon pemimpin yang gemar beriklan atau membuat opini,
 

Kereta yang Masih Tertinggal di Stasiun Tua 
”Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? .... Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni demokrasi ekonomi dan politik yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!” (Soekarno 1 Juli 1945)

Pertengahan abad 20 merupakan abad kebangkitan dari negara-negara dunia ketiga yang umumnya ada di benua Asia dan Afrika. Mereka sadar bahwa kolonialisme harus hengkang dari bumi pertiwi. Jalannya adalah revolusi, melawan sistem penindasan dan penghisapan negara-negara Barat. di antara negeri-negeri yang mencapai kemenangan itu ada Indonesia. Dengan membawa mimpi besar akan kesejahteraan rakyat, negara kepulauan ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1945. Selanjutnya, India merdeka pada 1946, Republik Rakyat China (RRC) merdeka 1949, dan jauh setelah itu Vietnam, yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1976.

Namun, apa yang terjadi setelah itu? Setelah luluh lantak karena dibombardir oleh kekuatan senjata Amerika Serikat (AS), Vietnam harus menghadapi tekanan internasional berupa embargo politik maupun ekonomi. Oleh sejumlah pihak, embargo asing ini disebut sebagai kebijakan menutup diri. dengan kekuatan sendiri di bawah kepemimpinan Partai Komunis Vietnam (PKV) dan bantuan negara tetangganya, China, Vietnam selanjutnya membenahi ekonomi. Tak mau didikte asing, mereka menitikberatkan pada pembangunan industri dasar dalam negeri dan ekonomi terencana. 

Hasilnya, sekitar tahun 1990–an, salah satu negara anggota ASEAN tersebut
ekonominya mulai mengalami peningkatan. Bandul krisis moneter pada tahun 1997 sempat menghantam negara itu, tapi dalam waktu singkat Vietnam telah pulih. 

Negeri dengan penduduk sekitar 80 juta jiwa itu kini menjadi incaran investasi asing. Banyak industri yang tadinya menanamkan investasinya di Indonesia, kini mengalihkan ke Vietnam. Meski ekonominya terbuka terhadap pasar, regulasi maupun sektor publik tetap dikuasai oleh negara. Tanah tetap menjadi milik negara dan rakyat hanya menggunakannya. 

Adapun China seusai memenangkan revolusi masih menghadapi masalah dalam negeri ditambah dengan tekanan internasional yang luar biasa. Namun, dengan semangat teguh ”tak ingin didikte asing”, China pelan-pelan bangkit. Itu pulalah yang membuat China harus masuk ke dalam perang Korea menghadapi pasukan AS. Bagi China, AS hendak menyerang China dan ingin mengembalikan Chiang Kaisek yang dikalahkan oleh Partai Komunis China (PKC) di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Akibat perang tersebut, China diembargo oleh AS dan sekutunya hingga akhir tahun 1970–an, sehingga China hanya bisa bergantung pada hasil-hasil penyelundupan dari Inggris. 

Masalah dalam negeri juga tak kalah peliknya. Kebijakan lompatan besar ke depan (great leap forward) pada 1958 telah mengakibatkan angka kelaparan yang tinggi, namun di sisi lain, negeri itu bisa membangun industri baja dalam negeri. Selain itu, ”Revolusi Kebudayaan” yang tadinya dipersiapkan sebagai landasan masyarakat yang kokoh pada akhir abad 20 membawa kekacauan yang dahsyat karena ideologi ekstrem kiri. namun, dengan bimbingan PKC, China meneruskan revolusinya dengan mengganti namanya menjadi reformasi. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, China melaksanakan politik pintu terbuka dan empat modernisasi yang telah digariskan oleh Mao Zedong dan diproklamirkan Perdana Menteri Zhou Enlai pada 1975.

Selanjutnya, China dipenuhi dengan cerita yang spektakuler. Negara-negara Barat yang tadinya mengembargo mulai menjalin kerja sama karena China dengan penduduk 1,3 miliar adalah ”pasar emas” bagi setiap komoditi. Hanya saja, sekalipun menganut politik pintu terbuka, pemerintah China tetap memegang regulasi dibidang perekonomian. 

Pasar swasta dilindungi tetapi BUMN tetap dominan memegang peranan besar. kehebatan ekonomi China itu, baru-baru ini ditunjukkan lewat pembukaan Olimpiade Beijing yang terhebat sepanjang sejarah. China sekaligus telah meruntuhkan mitos bahwa jumlah penduduk besar menyulitkan pembangunan. Justru sebaliknya, China membuktikan bahwa faktor pembangunan terpenting adalah manusia.

India dengan jumlah penduduk nomor dua di dunia setelah China, mengawali pembangunannya usai kemerdekaan dengan gerakan swadesi, yakni menggunakan produk sendiri. Negeri ini memilih untuk mengubah pelan-pelan terhadap budaya dan masyarakatnya. Prioritas pembangunannya adalah pendidikan dan kesehatan rakyat. hasilnya, India ”memproduksi” banyak sarjana teknologi informasi (IT). India juga merupakan salah satu negara pemilik nuklir. Bersama-sama dengan China, India saat ini telah menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dunia. Tidak adanya titik temu antara AS dengan India dan China dalam pertemuan organisasi perdagangan dunia (WTO) baru-baru ini menunjukkan dua negara itu menjadi penyeimbang arogansi Barat.

KEWAJIBAN KAUM INTELEKTUAL BAGI REPUBLIK

           
"Seribu pahlawan bisa lahir dan mati dalam satu hari di negeri ini. Tetapi tak seorang pun ada yang peduli di tanah air kita ini….Dulu dalam kegelapan, seekor kunang-kunang pun bisa menjadi bintang. Sekarang bintang-bintang yang lahir malah dipadamkan."
                                                                                                  (Pramoedya Ananta Toer)
Membicarakan sosok yang satu ini, memang takkan ada habisnya. Seorang yang tanpa basa-basi, meledak-ledak, tak merunduk, serupa api membakar, beradu seperti alu dan beras. Dan kemarahan itu terutama sekali ditujukan kepada kolonialisme, feodalisme, Liberalisme, kapitalis, kelaliman penguasa, dan terutama kepada sang korup. Ya bung Pramoedya Ananta Toer. Sosok yang tak ada habisnya, sosok yang akan selalu dikenang di dalam dunia sastra republik ini, dunia sastra untuk sebuah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan.

Apabila kita coba telaah konsepsi-konsepsi pemikiran dari bung Pram, akan tersirat berbagai harapan bagi kaum intelektual Indonesia, agar bisa menjadi kaum yang mengabdikan keilmuannya untuk kemanusiaan, keadilan serta nilai-nilai kebenaran yang kian hari, kian surut di republik ini. Dimana si bung mengatakan “Dan bagi saya, keindahan itu terletak pada kemanusiaan, yaitu perjuangan untuk kemanusiaan, pembebasan terhadap penindasan. Jadi keindahan itu terletak pada kemurnian kemanusiaan, bukan dalam mengutak-atik bahasa.”

Karena itu, tugas kaum intelektual adalah menegakkan kesejahteraan sosial dan meralisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, karena tetes keringat dan usaha rakyatlah maka kelompok kelas menengah di Indonesia, bisa menikmati fasilitas pendidikan, yang kemudian menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang terpandang dan memiliki kelebihan dibanding masyarakat awam.

Lalu dimanakah tanggung jawab sosial kelas menengah ini? Mari dengar ungkapan bung Pram, “Aku menulis, bicara, berbuat, tidak pernah khusus untuk diri sendiri, langsung atau tidak, tak ada seorang seniman berseni untuk diri sendiri, masturbasi. Ada faal social di dalamnya, makin dikembangkan faal social itu semakin baik. Tak ada orang makan untuk makan.”

Tanggung jawab sosial inilah yang harus diperhatikan kaum intelektual di Indonesia. Terlebih kelompok kelas menengah ini, memiliki kecenderungan untuk berdiri di dua sisi: mereka bisa terus berada di garis untuk mengabdikan kemampuan intelektualnya bagi nilai-nilai kemanusiaan atau mereka akan mengabdikan kemampuan intelektual mereka untuk kepentingan individu mereka.

Di satu pihak, dengan munculnya efek industrialisasi, sebagian besar kaum intelektual terserap ke dalamnya, menjadi tenaga-tenaga ahli untuk menjalankan perputaran roda-roda industrialisasi. Di dalam dunia itu, mereka dituntut untuk memiliki profesionalisme dan loyalitas yang tinggi kepada sang majikan, tempat mereka mengabdikan ilmunya tersebut. Akibatnya, tidak jarang nilai-nilai kemanusiaannya terkebiri, cenderung menggiring manusia, khususnya kaum-kaum intelektual teralienasi dari nilai-nilai sosial. Untuk soal ini, bung Pram mengungkapkan, “Bangsa Indonesia adalah”een natie van koelies, en een koeli onder de naties”(bangsa yang terdiri dari kuli, kuli di antara bangsa-bangsa). Kuli ini sebenarnya terbagai atas dua golongan: yang meneteskan keringat dan yang tidak. Yang tidak berkering dinamai priyayi. Apakah para ahli dan sarjana itu datang ke desa sebagai yang tidak berkeringat menengok yang berkeringat??...Bukankah sebelum pertanian dapat ditingkatkan jadi industri, sebelum dihapusnya pembatasan tanah sampai 2-3 ha, tani masih tetap golongan yang berkeringat dan berkedudukan setinggi lutut berbanding yang tidak berkeringat??..selama keadaan tani masih tetap sebagai penyembah tanah, kedudukan sosialnya tetap seperti jaman batu, dan kolonial.”

Ketika para intelektual telah melupakan kewajiban sosialnya, maka diibaratkan republik ini akan kehilangan rohnya, kehilangan induk ataupun kehilangan sutradara dari sebuah lakon perubahan sosial. Sang sutradara telah diambilalih oleh sebuah kekuatan besar yang telah membelokkan kewajiban sosial dari kaum intelektual Indonesia. Dari yang harusnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran menjadi bertanggung jawab kepada mesin-mesin industrialisasi. Maka, bung Pram pun mengutarakan, dalam sejarah umat manusia selalu bisa ditemukan bangsa-bangsa besar yang jatuh menukik jadi bangsa kelas kambing, bangsa yang mengadabkan umat manusia jatuh jadi bangsa penggembala, bahkan bangsa Indonesia yang pernah merajai lautan bisa jadi bangsa kuli selama tigaratus limapuluh tahun atau bahkan seterusnya, bangsa Indian yang merajai perairan tanpa tepi, bisa tersorong masuk dalam reservat para pendatang dan punah. Sekarang, tinggal bagaimana kaum intelektual Indonesia memilih.***

KEMISKINAN MENGANCAM KEBHINEKAAN.

Isu BBM yang seksi itu mungkin adalah sesuatu yang dapat meruntuhkan kapital simbolis, meminjam Pemikiran dari Pierre Felix Bourdieu system ekonomi dimana posisi dan kuasa ditentukan oleh uang dan harta dan system budaya atau simbolik. Dalam system tersebut status seseorang akan ditentukan oleh banyaknya modal simbolik atau modal budaya yang dimilikinya sebagai sumber dominasi. isu BBM bukanlah sekedar mendiskreditkan pemerintah SBY JK, ISU bbm bukan semata mata target politik pembusukan istana namun diharapkan menjadi momentum kepada sebuah cita cita kebangsaan yang pada tahun pergerakan berhasil mengusir penjajah dari tanah persada, dengan mengukir asa dalam sebuah piagam pembukaan UUD 45, tentang sosialisme kebangsaan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial , saatnya bangsa ini memiliki seorang pemimpin (yang memiliki jati diri dan keberanian mandiri secara ekonomi, mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan harga diri bangsa

Sebelum meneruskan, presentasi ini bukanlah sesuatu yang final ,masih berpeluang untuk diperdebatkan, penulis bersandar pada data empiris dalam geopolitik tanah air dan semoga bermanfaat sebagai pisau analisis metode berpikir kita semua.

Belum kering ingatan kita akan kebijakan pemerintah yang gemar menaikkan BBM, dengan beragam alasan yang dirumuskan secara konstitusional dalam UU APBN yang mengacu kepada defisit anggaran akibat prediksi harga minyak mentah internasional yang fluktuatif. Meski terkesan basi tetapi fakta itulah yang terjadi pada kebijakan energi pemerintah dari rezim berganti rezim. Artinya bahwa wewenang DPR yang memiliki hak budget turut berperanan dalam mengelola energi nasional, ..... ....

Seratus tahun kebangkitan nasional Indonesia pada tanggal 20 mei 2008 dirayakan pemerintah secara megah dan kolosal dengan melibatkan puluhan ribu pendukung acara tersebut, momentum ini bagusnya menjadi mesiu yang efektif memperbaiki kesejahteraan rakyat , tetapi yang terjadi sungguh mengejutkan yaitu dengan keputusan pemerintah menaikkan BBM sebesar 30 % setelah sebelumnya pada awal tahun 2005 pemerintah telah 2 kali menaikkan harga BBM sebesar 160%, kenaikan BBM ini direspon dengan berbagai unjuk rasa penolakan dari mahasiswa yang eskalasinya semaikn meningkat , unjuk rasa penolakan kenaikan BBM tersebut tidak hanya terjadi di ibukota jakarta namun terjadi juga diseluruh pelosok negeri tidak terbatas pada mahasiswa saja namun sudah berbaur dengan elemen masyarakat lainnya, dan klimaks dari kegeraman mahasiswa tersebut berujung pada penyerbuan aparat polisi kedalam kampus universitas nasional dan menjebloskan 150 mahasiswa kedalam tahanan polres jakarta selatan , meski demikian peristiwa itu bukan menyurutkan langkah para civitas akademika di Indonesia namun memicu gerakan mahasiwa yang lebih masif hampir mendekati kristalisasi, namun sayang pemukulan seorang aktivis mahasiswa terhadap polisi di depan kampus universitas dr Mustopo membalik opini yang di blow up seluruh media cetak dan elektronik, dengan topik bahasan bahwa demo BBM berubah anarkis, mahasiswa kehilangan simpati masyarakat karena unjuk rasa itu tidak dilakukan dengan santun mahasiswa anarkis mirip preman, caci maki itu bahkan menjadi perdebatan di komentar Detik Com..

Kita semua menyaksikan sebuah permainan yang belum sempat usai...!!
panggung itu yang sempat menjadi harapan rakyat akan sebuah perubahan dari kutukan BBM, telah beralih menjadi panggung penyerbuan sebuah ormas FPI kepada ormas aliansi keberagaman yang sedang bersiap melakukan perayaan lahirnya Pancasila 1 juni 1945, sore hari itu dikejutkan dengan berita penyerangan dan pemukulan sepihak dengan jatuhnya puluhan korban, yang dikenal dengan peristiwa Monas, seakan sistematis penggantian panggung itu beralih dari kekerasan di kampus Unas kepada kekerasan yang terjadi di Monas, hiruk pikuk media cetak dan elektronik memblow up haru biru kekerasan yang terjadi di Monas, kali ini Pemerintah melakukan tugasnya dengan benar dalam rangka penegakkan hukum, gambar seorang Habib dan munarman menuntut ahmadiyah bercampur dengan gambar juru bicara istana berapi api ingin membela pluralisme, ....” 3 orang ini layaknya bagai artis terkenal yang menjadi bintang di televisi..” ingin sekali rasanya ikut berpesta melihat ribuan polisi menyerbu markas FPI, meski pertanyaan berkecamuk dikepalaku karena yang hendak ditangkap ternyata hanya puluhan anggota FPI, secara tidak langsung FPI ditempatkan dalam posisi yang sangat diperhitungkan, bahkan bapak Kapolda Adang Firman tidak tidur hingga pagi hari menunggu pihak FPI menyerahkan diri, drama itu cukup menegangkan masyarakat karena diliput secara langsung oleh televisi.....”

30 menit sebelum peristiwa monas terjadi ditempat itu PDI Perjuangan baru saja menyelesaikan gerak jalan dengan tema gebyar pancasila melibatkan 150 000 kader PDIP untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, dan dengan massa sebanyak itu PDI Perjuangan berhasil mendisiplinkan kadernya dengan damai tanpa gesekan sekecil apapun, sayang sekali acara yang kolosal itu hanya selintas tampil dimedia tanpa apresiasi, keburu panggung itu beralih menjadi panggungnya kekerasan perisiwa monas.

Ingin sekali saya membangunkan ingatan pemerintah kita, hendaknya tindakan hukum tidak hanya kepada ormas FPI saja dalam kasus kekerasan di Monas, namun juga menengok terjadinya kekerasan demi kekerasan yang telah sekian lama berlangsung sistematis didaerah yang dilakukan atas dasar kebencian terhadap rumah rumah ibadah yang dibakar juga ribuan orang yang terusir dari kampungnya akibat perbedaan paham, kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut selama ini justru terkesan pembiaran, hendaknya penuntasan kasus tersebut beriringan dengan bobot yang sama secara komprehensif, demokrasi menjamin aspirasi yang sudah diatur dalam UUD 45 dan Undang Undang. Bahwa kenaikan BBM dampaknya juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan tidak hanya dalam wilayah domestik belaka namun juga merusak tatanan sosial masyarakat, kemiskinan akibat kenaikan BBM akan menimbulkan distorsi dan deviasi sosial di masyarakat.

Hendaknya rasa aman dan nyaman masyarakat harus dapat dijamin oleh Pemerintah, bahwasanya kebinekaan kita akan terjaga manakala masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang , yang dapat MEMASUNG kebinekaan hanyalah kemiskinan dan kebodohan, bahwa kemiskinan MENGANCAM berlangsungnya kebinekaan, dan menurut konstitusi yang bertanggung jawab membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan Kebodohan adalah Pemerintah, sedangkan media sebagai PILAR DEMOKRASI harus memiliki kepedulian sebagai AGEN PERUBAHAN tidak menjadi alat dari kepentingan golongan manapun, mendidik masyarakat dengan informasi yang jujur dan tidak melakukan pembodohan kepada rakyat, bisa dipahami bahwasanya sebagai manusia mensiasati KEHIDUPAN wajib dilakukan tetapi tidak boleh mensiasati KEBENARAN................... “

INFILTRASI ASING TERHADAP KEDAULATAN BANGSA.

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional. Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

* Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?
Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina. Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusaha an asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi "harga keekonomian" , itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama. Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

* Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?

Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

* Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?
Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendirisudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektorswasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar. Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau nggak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

* Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan. Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

* Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?
* Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

* Solusinya bagaimana?
Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan- penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)

IMAGINATIF MEMBANGUN KREATIFITAS

Ada pertanyaan, mengapa orang kreatif biasanya imajinatif..? Jawabannya, orang kreatif pasti memamfaatkan imajinasinya. Arti kreatif adalah memadukan sebuah perjalanan impian dengan nyata. Misalnya, seorang yang berimajinasi sebagai seorang intertaint, ia harus mensosiasikan diri menghibur penonton diatas pentas, bak konser seorang diva. Namun, tidak berhenti disitu ia harus mau terus tekun berlatih untuk mengujudkan menjadi penghibur sejati, tapi tak guna jika hanya menghayal tanpa ada reaksi. Yang kreatif, tekun belajar, melatih diri imajinasi, berlahan tetapi pasti hasratnya menjadi kenyataan.

David Thornburg, seorang pengamat kreativitas menyarakan berpikir saat-saat bahagia dalam hidup membantu membangunkan kreativitas. Contohnya, membanyangkan apa yang ingin dicapai, entah memulai menulis buku, menyiapkan pidato. Penting persiapan yang matang sampai satu saat tiba pada pokok. Jika momen-nya tiba, ibarat seorang pemain bola menendang terarah. Maka melalui latihan panjang seseorang menjadi maestro. Norman Vince Peale; menurutnya, visualisasi dalam hubungan antarpribadi tentang kreatif. Yang penting menurutnya kreatif harus dilakukan tiap-tiap hari.

Perpaduan kreatif dan imajinasi kelak mengakumulasi merubah paradigma tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi, kreatif itu tidak jauh dari kehidupan berlatih. Dengan terbiasa berlatih, akan menghasilkan kepribadian dan memperbesar kesempatan untuk mengapai sukses dalam usaha. Untuk mengasah keduanya seseorang harus menggerakkan kebiasaan menjadi budaya. Salah satu adalah meluangkan waktu limabelas menit per hari relaksasi (meditasi), mengasah mediasi imajinasi dan kreasi. Sebab, kemampuan kreasi dan imajinasi selalu beriringan mengkristal menjadi hasil. Itu sebabnya Albert Einstein menyebut imajinasi lebih penting daripada penemuan sains, sebab, imajinasi adalah kekuataan.

Bill Gates miliarder dunia menyebut, imajinasi dan kreatrif lebih penting ketimbang teknologi. Sebagai pengagas piranti lunak, ia melihat dampak imajinasi dan kreativitas menghasilkan produk bermutu. Produk berkualitas lahir dari tangan-tangan imajinatif, ispiratif dan kreatif. Motor merek Honda pasti lebih bermutu dari motor brand Beijing. Walaupun sama-sama dibuat orang Asia, latar belakang kreasi dan imajinasinya berbeda.

Amerika hebat karena sistim memberikan kebebasan pada setiap orang mengembangkan imajinasi dan kreatif, sehingga kreativitas itu mengerakkan power yang akhirnya membangun orang-orang yang berimajinasi. Contohnya orang kreativitas disokong imajinasi, Bill Gates mengagas; satu komputer bagi setiap rumah. Mendorongnya menghasilkan Microsoft. Akhirnya, Bill Gates menjadi salah satu manusia yang membuat sejarah, paling tidak nomor dua di Inggris berpengaruh setelah sistim hirakri kerajaan. Itu terjadi dari imajinasi menjadi kreator (menciptakan produk).

Proses kreatif tidak hanya berhenti pada daya imajiner. Dibutuhkan kekuatan untuk merancang aspek-aspek-lain pada kehidupan nyata. Misalnya, bila seorang pelukis menemukan imainasi, lalu dimulai menuangkan garis di kanvas, dan warna dalam satu grand design, lukisannya menjadi pemandangan yang indah meneduhkan jiwa. Demikian pula seorang sastrawan, memilih tema, plot, karakter tulisan lalu lihai mengocok kata-kata--hingga orang dibuat emosi, menangis atau terkekeh-kekeh membaca karyanya.

Otak dan Imajinasi

Perspektif kebanyakan menilai otak menjadi sumbu semua kreasi. Namun imajinasi (jiwa) masih tetap berlaku dan berguna. Kemampuan otak hubungannya kreativitas. Otak manusia mampu menampung tigapuluh milliar bit informasi per detik. Otak juga bisa jutaan kali lebih jitu mengirim sinyal daripada kemampuan komputer. Albert Estaein misalnya hanya mengunakan pikirannya satu persen, sembilanpuluh sembilan persen lagi adalah kerja keras. Hal yang sama dikatakan Motivator ulung Tung Dasem Waringin pelatih nomor satu Indonesia persi majalah Marketing; kesuksesan tergantung delapanpuluh persen karena kemampuan mengendalikan emosi (EQ), duapuluh persen faktor (IQ). Meskipun otak organ manusia yang vital—bukan berarti otak segalanya.

Memang kemampuan otaklah membedakan manusia dan satwa. Namun demikian kemampuan harus dikomunikasikan sebagai salah satu fungsi otak. Otak yang menjadi lalulintas, apa yang didengar, dilihat, dibaca direspon—kemudian diproses menjadi retorika, yang kreatif menjadi orator. Kemampuan produktivitas otak ibarat makanan bayi, susu sebagai asupan vitamin. Produktivitas tergantung seseorang memadukan imajinasi dan kreasi.

Akselerasi

Maka, untuk berhasil perlu ada akselerasi kreatif dan imajinatif. Akselerasi keduanya akan menghasilkan insan produktif, berdedikasi dan profesional. Akselerasi tersebut menyadarkan personal, mengerti tugas yang dikerjakan adalah tanggung jawab. Maka, tak mungkin orang yang tidak propesional bekerja melebihi panggilan tugas. Artinya, berpangkat kolonel bertanggung-jawab seperti jenderal, pasti disandang orang berdedikasi. Maka, orang yang bekerja sesuai argo (bekerja sesuai dengan gaji) adalah filosofi orang yang tidak profesional. Jadi orang yang semangat antusias akan memunculkan krativitas-kreativitas baru dari imajinasi yang liar. Namun imajinasinya harus dikontrol, dirawat, diasah bak seorang bayi. Kelak ia akan raksasa tidur dalam diri kita. Maka jika kita ingin kualitas diri, arif dan bijaksana dapat berselancar dalam multi-perubahan, sederhana, menyatukan hati dan pikiran yaitu imajinasi dan kreatif. Mengasah imajinasi berarti kreatif setiap tiap hari.

PASANG SURUT NASIONALISME INDONESIA

Sejak awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa, membangun ’nation’ sebagai proyek bersama bukanlah mudah. Meski Sukarno sukses mempersatukan wilayah yang terpecah-pecah itu, tetapi, di era 1950an, dia tergoda meningkatkan peran ”state’ sebagai alat untuk menjaga apa yang disebut ”mitos pengalaman perang,8 yang dalam konteks ini, saya kira, merujuk pada perang revolusi melawan agresi kolonial 1945-1949. Bahwa ”revolusi belum selesai” dan harus terus berlanjut dalam upaya menahan laju agresi dari "proyek neo-kolonialisme dan imperialisme." Dengan bahasa lain, upaya perayaan atas "mitos pengalaman perang revolusi kemerdekaan" itu sebetulnya adalah usaha melegitimasi mobilisasi dukungan bagi program Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit 5 Juli 1959.

Sampai disini, sejarah nasionalisme kita terseret dalam arus Perang Dingin, dimana ”Indonesia-nya Sukarno” tampak ”kekiri-kirian” di mata Amerika Serikat. Indonesia lalu menjadi ancaman bagi hegemoni sekutu di kawasan Asia Pasifik. Atau, setidaknya menganggu ”Doktrin Truman” yang sedang menjalankan strategi ’containment’ atas pengaruh komunisme Soviet dan China di Asia. Terlebih lagi, Bung Karno merumuskan politiknya sebagai ”anti nekolim,” yang membuatnya dekat dengan blok Timur dan sejalan dengan PKI. Kita ingat slogan nasional waktu itu adalah ”Inggris kita Linggis, Amerika kita Setrika”.

Sekali lagi, "mitos pengalaman perang" pada masa sebelumnya dipakai kembali untuk mobilisasi militer, dengan mencanangkan program konfrontasi dengan Malaysia dan Pembebasan Irian Barat. Di luar kontroversi politik saat itu, harus diakui "perang melawan nekolim" itu telah memberi kontribusi bagi pembentukan nasionalisme Indonesia. Sukarelawan mengalir dari berbagai penjuru untuk berkorban bagi "proyek bersama" melawan nekolim, dan untuk sejenak melupakan perkara Demokrasi Terpimpin.

Tetapi, seperti halnya takdir nasionalisme yang memiliki ”wajah Janus," nasionalisme saat itu juga mempunyai watak ganda. Ke arah luar, nasionalisme Indonesia tampak progresif, namun menghadapi urusan politik domestik dia menjadi konservatif. Pemberontakan daerah selama dasawarsa 1950an, telah membuat ’proyek bersama’ itu semakin terpecah, antara Indonesia yang "kiri," dan kekuatan anti-Sukarno. Dia berlangsung di tengah ketidakpuasan daerah atas politik pusat, dan ekonomi nasional yang morat-marit. Tentu, dalam pendulum politik masa itu, semua kritik atas perjuangan nasional anti-nekolim, dengan sendirinya menjadi "kanan."

Kegagalan "Nasakom," dan berakhirnya rezim Sukarno dengan tragedi nasional berdarah 1965, telah memberi jalan bagi Jenderal Suharto memulai apa yang disebutnya sebagai ”Orde Baru,” dan menafsirkan nasionalisme dengan corak sentralisme birokratik yang jauh lebih ekstrim dari masa sebelumnya. Dengan legitimasi memulihkan stabilitas nasional, orde itu mempunyai dua ciri pokok yaitu, secara ekonomi membuka kran modal asing, dan secara politik menjalankan otoritarianisme yang militeristik.

Pengendalian politik sipil oleh militer, pemasungan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sentralisme pemerintahan yang luar biasa mengendalikan politik daerah telah mengkorup Indonesia sebagai "proyek bersama." Nasionalisme orde baru adalah sesuatu yang anti dialog dan anti demokrasi. Kendali politik birokratis-militeristik ini telah menempatkan ’State’ menjadi apa yang dalam istilah Hobbesian sebagai Leviathan, sesuatu yang besar dan menakutkan. Orde ini juga telah menciptakan militer sebagai kasta politik terpenting dan mengecilkan peran masyarakat sipil.

Peran dominan ’state’ pada rezim orde baru itu berdampak amat buruk pada perkembangan ’nation’ selanjutnya. Dengan sentralisme rezim otoriter militeristik itu, maka perjumpaan Negara Orde Baru dengan pergolakan daerah seperti Aceh, Timor Timur dan Papua menjadi sangat gelap, berdarah-darah, dan menyisakan trauma politik yang panjang. Jika Sukarno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan sesatu yang ”mengangkat” martabat bangsa, dan dengan progresif mengisi karakter nasionalisme Indonesia, maka strategi integrasi nasional gaya Suharto adalah mengencangkan kendali birokrasi dan militer sebagai agen nasionalisme.

Bahkan jauh lebih buruk. Sengaja atau tidak, orde baru melakukan politik homogenisasi dengan Jawa sebagai pusat. Sekali lagi, upaya itu mengkhianati nasionalisme sebagai "proyek bersama." Ketidakpuasan atas elit politik non-Jawa di daerah-daerah mencapai puncaknya pada era kediktatoran ini. Misalnya, pada 1980 dari seluruh 12 Kodam yang ada pada waktu di luar Jawa, semua berada di tangan komandan militer dari Jawa. Dominasi etnik Jawa bahkan terlihat dari komposisi kepemimpinan tentara, 89 persen dari petinggi militer saat itu, jika bukan Jawa (80%) adalah Sunda (9%). Selain menggunakan Golkar sebagai alat politik orde baru, militer juga mendominasi parlemen yang memiliki 100 kursi di DPR (dari 460 kursi), yang dipilih tanpa pemilu tapi ditunjuk langsung oleh presiden.9

Dengan begitu, nasionalisme orde baru yang militeristik adalah sesuatu yang diabdikan untuk mengamankan teritorial, yang mengambil klaim kebenarannya lewat mistifikasi UUD 1945, dengan asumsi batas wilayah adalah "suci." Teritorialisme itu lalu meminggirkan semua urusan tentang "hak demokratis warga," dan mementingkan ’tanah’ dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan "manusia" atau "warga" di atasnya. Struktur teritorial itu membayangi struktur politik sipil sampai di tingkat pedesaan. Termasuk juga fungsi militer memeriksa orientasi politik dan mengendalikan organisasi sosial, seperti pers, lembaga agama dan badan pendidikan.10 Sekelompok orang yang menentang rezim dengan sendirinya dianggap ”tidak nasionalis,” atau lebih parah lagi ”komunis” atau ”separatis.” Kedua kata itu adalah juga berarti bukan bagian warga ’nation’ dalam versi rezim orde baru. Para keluarga eks-PKI, misalnya, telah dikeluarkan dari "proyek bersama," dan menempatkan mereka sebagai warga pariah tanpa hak politik.

Kegilaan tasfir nasionalisme seperti itu bahkan tidak terjadi pada orde sebelumnya. Misalkan Aceh, pergolakan Daud Beureueh dengan DI/TII di tahun 1953-1960 masih membuka kesempatan memperbincangkan kembali "proyek bersama" itu. Tetapi, ruang itu tertutup pada masa orde baru, ketika Hasan di Tiro menggugat dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, maka daerah itu pun menjadi ajang operasi militer yang masif dan represif, yang menggasak warga sipil tak berdosa dengan membabi-buta. Sama halnya dengan Timor Timur yang dalam rekaman lembaga hak asasi manusia internasional, telah kehilangan 200 ribu warga selama militer rezim orde baru "menertibkan" daerah itu pada 1970an. Tak kurang kisah yang sama tragisnya terjadi di Papua.

Maka, ketika rezim orde baru dijatuhkan gerakan pro demokrasi, kepercayaan daerah-daerah bergolak itu atas "proyek bersama" yang bernama Indonesia sudah pupus lebih awal sebagai reaksi atas politik kekerasan orde baru. Lepasnya Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste mungkin satu perkecualian, karena aneksasi yang dilakukan rezim orde baru ke wilayah itu adalah satu kecelakaan sejarah dari skenario Perang Dingin. Tetapi, gejolak di Aceh dan Papua, adalah ujian berat pada masa reformasi.