KEMISKINAN MENGANCAM KEBHINEKAAN.

Isu BBM yang seksi itu mungkin adalah sesuatu yang dapat meruntuhkan kapital simbolis, meminjam Pemikiran dari Pierre Felix Bourdieu system ekonomi dimana posisi dan kuasa ditentukan oleh uang dan harta dan system budaya atau simbolik. Dalam system tersebut status seseorang akan ditentukan oleh banyaknya modal simbolik atau modal budaya yang dimilikinya sebagai sumber dominasi. isu BBM bukanlah sekedar mendiskreditkan pemerintah SBY JK, ISU bbm bukan semata mata target politik pembusukan istana namun diharapkan menjadi momentum kepada sebuah cita cita kebangsaan yang pada tahun pergerakan berhasil mengusir penjajah dari tanah persada, dengan mengukir asa dalam sebuah piagam pembukaan UUD 45, tentang sosialisme kebangsaan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial , saatnya bangsa ini memiliki seorang pemimpin (yang memiliki jati diri dan keberanian mandiri secara ekonomi, mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan harga diri bangsa

Sebelum meneruskan, presentasi ini bukanlah sesuatu yang final ,masih berpeluang untuk diperdebatkan, penulis bersandar pada data empiris dalam geopolitik tanah air dan semoga bermanfaat sebagai pisau analisis metode berpikir kita semua.

Belum kering ingatan kita akan kebijakan pemerintah yang gemar menaikkan BBM, dengan beragam alasan yang dirumuskan secara konstitusional dalam UU APBN yang mengacu kepada defisit anggaran akibat prediksi harga minyak mentah internasional yang fluktuatif. Meski terkesan basi tetapi fakta itulah yang terjadi pada kebijakan energi pemerintah dari rezim berganti rezim. Artinya bahwa wewenang DPR yang memiliki hak budget turut berperanan dalam mengelola energi nasional, ..... ....

Seratus tahun kebangkitan nasional Indonesia pada tanggal 20 mei 2008 dirayakan pemerintah secara megah dan kolosal dengan melibatkan puluhan ribu pendukung acara tersebut, momentum ini bagusnya menjadi mesiu yang efektif memperbaiki kesejahteraan rakyat , tetapi yang terjadi sungguh mengejutkan yaitu dengan keputusan pemerintah menaikkan BBM sebesar 30 % setelah sebelumnya pada awal tahun 2005 pemerintah telah 2 kali menaikkan harga BBM sebesar 160%, kenaikan BBM ini direspon dengan berbagai unjuk rasa penolakan dari mahasiswa yang eskalasinya semaikn meningkat , unjuk rasa penolakan kenaikan BBM tersebut tidak hanya terjadi di ibukota jakarta namun terjadi juga diseluruh pelosok negeri tidak terbatas pada mahasiswa saja namun sudah berbaur dengan elemen masyarakat lainnya, dan klimaks dari kegeraman mahasiswa tersebut berujung pada penyerbuan aparat polisi kedalam kampus universitas nasional dan menjebloskan 150 mahasiswa kedalam tahanan polres jakarta selatan , meski demikian peristiwa itu bukan menyurutkan langkah para civitas akademika di Indonesia namun memicu gerakan mahasiwa yang lebih masif hampir mendekati kristalisasi, namun sayang pemukulan seorang aktivis mahasiswa terhadap polisi di depan kampus universitas dr Mustopo membalik opini yang di blow up seluruh media cetak dan elektronik, dengan topik bahasan bahwa demo BBM berubah anarkis, mahasiswa kehilangan simpati masyarakat karena unjuk rasa itu tidak dilakukan dengan santun mahasiswa anarkis mirip preman, caci maki itu bahkan menjadi perdebatan di komentar Detik Com..

Kita semua menyaksikan sebuah permainan yang belum sempat usai...!!
panggung itu yang sempat menjadi harapan rakyat akan sebuah perubahan dari kutukan BBM, telah beralih menjadi panggung penyerbuan sebuah ormas FPI kepada ormas aliansi keberagaman yang sedang bersiap melakukan perayaan lahirnya Pancasila 1 juni 1945, sore hari itu dikejutkan dengan berita penyerangan dan pemukulan sepihak dengan jatuhnya puluhan korban, yang dikenal dengan peristiwa Monas, seakan sistematis penggantian panggung itu beralih dari kekerasan di kampus Unas kepada kekerasan yang terjadi di Monas, hiruk pikuk media cetak dan elektronik memblow up haru biru kekerasan yang terjadi di Monas, kali ini Pemerintah melakukan tugasnya dengan benar dalam rangka penegakkan hukum, gambar seorang Habib dan munarman menuntut ahmadiyah bercampur dengan gambar juru bicara istana berapi api ingin membela pluralisme, ....” 3 orang ini layaknya bagai artis terkenal yang menjadi bintang di televisi..” ingin sekali rasanya ikut berpesta melihat ribuan polisi menyerbu markas FPI, meski pertanyaan berkecamuk dikepalaku karena yang hendak ditangkap ternyata hanya puluhan anggota FPI, secara tidak langsung FPI ditempatkan dalam posisi yang sangat diperhitungkan, bahkan bapak Kapolda Adang Firman tidak tidur hingga pagi hari menunggu pihak FPI menyerahkan diri, drama itu cukup menegangkan masyarakat karena diliput secara langsung oleh televisi.....”

30 menit sebelum peristiwa monas terjadi ditempat itu PDI Perjuangan baru saja menyelesaikan gerak jalan dengan tema gebyar pancasila melibatkan 150 000 kader PDIP untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, dan dengan massa sebanyak itu PDI Perjuangan berhasil mendisiplinkan kadernya dengan damai tanpa gesekan sekecil apapun, sayang sekali acara yang kolosal itu hanya selintas tampil dimedia tanpa apresiasi, keburu panggung itu beralih menjadi panggungnya kekerasan perisiwa monas.

Ingin sekali saya membangunkan ingatan pemerintah kita, hendaknya tindakan hukum tidak hanya kepada ormas FPI saja dalam kasus kekerasan di Monas, namun juga menengok terjadinya kekerasan demi kekerasan yang telah sekian lama berlangsung sistematis didaerah yang dilakukan atas dasar kebencian terhadap rumah rumah ibadah yang dibakar juga ribuan orang yang terusir dari kampungnya akibat perbedaan paham, kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut selama ini justru terkesan pembiaran, hendaknya penuntasan kasus tersebut beriringan dengan bobot yang sama secara komprehensif, demokrasi menjamin aspirasi yang sudah diatur dalam UUD 45 dan Undang Undang. Bahwa kenaikan BBM dampaknya juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan tidak hanya dalam wilayah domestik belaka namun juga merusak tatanan sosial masyarakat, kemiskinan akibat kenaikan BBM akan menimbulkan distorsi dan deviasi sosial di masyarakat.

Hendaknya rasa aman dan nyaman masyarakat harus dapat dijamin oleh Pemerintah, bahwasanya kebinekaan kita akan terjaga manakala masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang , yang dapat MEMASUNG kebinekaan hanyalah kemiskinan dan kebodohan, bahwa kemiskinan MENGANCAM berlangsungnya kebinekaan, dan menurut konstitusi yang bertanggung jawab membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan Kebodohan adalah Pemerintah, sedangkan media sebagai PILAR DEMOKRASI harus memiliki kepedulian sebagai AGEN PERUBAHAN tidak menjadi alat dari kepentingan golongan manapun, mendidik masyarakat dengan informasi yang jujur dan tidak melakukan pembodohan kepada rakyat, bisa dipahami bahwasanya sebagai manusia mensiasati KEHIDUPAN wajib dilakukan tetapi tidak boleh mensiasati KEBENARAN................... “

INFILTRASI ASING TERHADAP KEDAULATAN BANGSA.

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional. Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

* Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?
Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina. Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusaha an asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi "harga keekonomian" , itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama. Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

* Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?

Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

* Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?
Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendirisudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektorswasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar. Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau nggak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

* Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan. Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

* Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?
* Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

* Solusinya bagaimana?
Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan- penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)

IMAGINATIF MEMBANGUN KREATIFITAS

Ada pertanyaan, mengapa orang kreatif biasanya imajinatif..? Jawabannya, orang kreatif pasti memamfaatkan imajinasinya. Arti kreatif adalah memadukan sebuah perjalanan impian dengan nyata. Misalnya, seorang yang berimajinasi sebagai seorang intertaint, ia harus mensosiasikan diri menghibur penonton diatas pentas, bak konser seorang diva. Namun, tidak berhenti disitu ia harus mau terus tekun berlatih untuk mengujudkan menjadi penghibur sejati, tapi tak guna jika hanya menghayal tanpa ada reaksi. Yang kreatif, tekun belajar, melatih diri imajinasi, berlahan tetapi pasti hasratnya menjadi kenyataan.

David Thornburg, seorang pengamat kreativitas menyarakan berpikir saat-saat bahagia dalam hidup membantu membangunkan kreativitas. Contohnya, membanyangkan apa yang ingin dicapai, entah memulai menulis buku, menyiapkan pidato. Penting persiapan yang matang sampai satu saat tiba pada pokok. Jika momen-nya tiba, ibarat seorang pemain bola menendang terarah. Maka melalui latihan panjang seseorang menjadi maestro. Norman Vince Peale; menurutnya, visualisasi dalam hubungan antarpribadi tentang kreatif. Yang penting menurutnya kreatif harus dilakukan tiap-tiap hari.

Perpaduan kreatif dan imajinasi kelak mengakumulasi merubah paradigma tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi, kreatif itu tidak jauh dari kehidupan berlatih. Dengan terbiasa berlatih, akan menghasilkan kepribadian dan memperbesar kesempatan untuk mengapai sukses dalam usaha. Untuk mengasah keduanya seseorang harus menggerakkan kebiasaan menjadi budaya. Salah satu adalah meluangkan waktu limabelas menit per hari relaksasi (meditasi), mengasah mediasi imajinasi dan kreasi. Sebab, kemampuan kreasi dan imajinasi selalu beriringan mengkristal menjadi hasil. Itu sebabnya Albert Einstein menyebut imajinasi lebih penting daripada penemuan sains, sebab, imajinasi adalah kekuataan.

Bill Gates miliarder dunia menyebut, imajinasi dan kreatrif lebih penting ketimbang teknologi. Sebagai pengagas piranti lunak, ia melihat dampak imajinasi dan kreativitas menghasilkan produk bermutu. Produk berkualitas lahir dari tangan-tangan imajinatif, ispiratif dan kreatif. Motor merek Honda pasti lebih bermutu dari motor brand Beijing. Walaupun sama-sama dibuat orang Asia, latar belakang kreasi dan imajinasinya berbeda.

Amerika hebat karena sistim memberikan kebebasan pada setiap orang mengembangkan imajinasi dan kreatif, sehingga kreativitas itu mengerakkan power yang akhirnya membangun orang-orang yang berimajinasi. Contohnya orang kreativitas disokong imajinasi, Bill Gates mengagas; satu komputer bagi setiap rumah. Mendorongnya menghasilkan Microsoft. Akhirnya, Bill Gates menjadi salah satu manusia yang membuat sejarah, paling tidak nomor dua di Inggris berpengaruh setelah sistim hirakri kerajaan. Itu terjadi dari imajinasi menjadi kreator (menciptakan produk).

Proses kreatif tidak hanya berhenti pada daya imajiner. Dibutuhkan kekuatan untuk merancang aspek-aspek-lain pada kehidupan nyata. Misalnya, bila seorang pelukis menemukan imainasi, lalu dimulai menuangkan garis di kanvas, dan warna dalam satu grand design, lukisannya menjadi pemandangan yang indah meneduhkan jiwa. Demikian pula seorang sastrawan, memilih tema, plot, karakter tulisan lalu lihai mengocok kata-kata--hingga orang dibuat emosi, menangis atau terkekeh-kekeh membaca karyanya.

Otak dan Imajinasi

Perspektif kebanyakan menilai otak menjadi sumbu semua kreasi. Namun imajinasi (jiwa) masih tetap berlaku dan berguna. Kemampuan otak hubungannya kreativitas. Otak manusia mampu menampung tigapuluh milliar bit informasi per detik. Otak juga bisa jutaan kali lebih jitu mengirim sinyal daripada kemampuan komputer. Albert Estaein misalnya hanya mengunakan pikirannya satu persen, sembilanpuluh sembilan persen lagi adalah kerja keras. Hal yang sama dikatakan Motivator ulung Tung Dasem Waringin pelatih nomor satu Indonesia persi majalah Marketing; kesuksesan tergantung delapanpuluh persen karena kemampuan mengendalikan emosi (EQ), duapuluh persen faktor (IQ). Meskipun otak organ manusia yang vital—bukan berarti otak segalanya.

Memang kemampuan otaklah membedakan manusia dan satwa. Namun demikian kemampuan harus dikomunikasikan sebagai salah satu fungsi otak. Otak yang menjadi lalulintas, apa yang didengar, dilihat, dibaca direspon—kemudian diproses menjadi retorika, yang kreatif menjadi orator. Kemampuan produktivitas otak ibarat makanan bayi, susu sebagai asupan vitamin. Produktivitas tergantung seseorang memadukan imajinasi dan kreasi.

Akselerasi

Maka, untuk berhasil perlu ada akselerasi kreatif dan imajinatif. Akselerasi keduanya akan menghasilkan insan produktif, berdedikasi dan profesional. Akselerasi tersebut menyadarkan personal, mengerti tugas yang dikerjakan adalah tanggung jawab. Maka, tak mungkin orang yang tidak propesional bekerja melebihi panggilan tugas. Artinya, berpangkat kolonel bertanggung-jawab seperti jenderal, pasti disandang orang berdedikasi. Maka, orang yang bekerja sesuai argo (bekerja sesuai dengan gaji) adalah filosofi orang yang tidak profesional. Jadi orang yang semangat antusias akan memunculkan krativitas-kreativitas baru dari imajinasi yang liar. Namun imajinasinya harus dikontrol, dirawat, diasah bak seorang bayi. Kelak ia akan raksasa tidur dalam diri kita. Maka jika kita ingin kualitas diri, arif dan bijaksana dapat berselancar dalam multi-perubahan, sederhana, menyatukan hati dan pikiran yaitu imajinasi dan kreatif. Mengasah imajinasi berarti kreatif setiap tiap hari.

PASANG SURUT NASIONALISME INDONESIA

Sejak awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa, membangun ’nation’ sebagai proyek bersama bukanlah mudah. Meski Sukarno sukses mempersatukan wilayah yang terpecah-pecah itu, tetapi, di era 1950an, dia tergoda meningkatkan peran ”state’ sebagai alat untuk menjaga apa yang disebut ”mitos pengalaman perang,8 yang dalam konteks ini, saya kira, merujuk pada perang revolusi melawan agresi kolonial 1945-1949. Bahwa ”revolusi belum selesai” dan harus terus berlanjut dalam upaya menahan laju agresi dari "proyek neo-kolonialisme dan imperialisme." Dengan bahasa lain, upaya perayaan atas "mitos pengalaman perang revolusi kemerdekaan" itu sebetulnya adalah usaha melegitimasi mobilisasi dukungan bagi program Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit 5 Juli 1959.

Sampai disini, sejarah nasionalisme kita terseret dalam arus Perang Dingin, dimana ”Indonesia-nya Sukarno” tampak ”kekiri-kirian” di mata Amerika Serikat. Indonesia lalu menjadi ancaman bagi hegemoni sekutu di kawasan Asia Pasifik. Atau, setidaknya menganggu ”Doktrin Truman” yang sedang menjalankan strategi ’containment’ atas pengaruh komunisme Soviet dan China di Asia. Terlebih lagi, Bung Karno merumuskan politiknya sebagai ”anti nekolim,” yang membuatnya dekat dengan blok Timur dan sejalan dengan PKI. Kita ingat slogan nasional waktu itu adalah ”Inggris kita Linggis, Amerika kita Setrika”.

Sekali lagi, "mitos pengalaman perang" pada masa sebelumnya dipakai kembali untuk mobilisasi militer, dengan mencanangkan program konfrontasi dengan Malaysia dan Pembebasan Irian Barat. Di luar kontroversi politik saat itu, harus diakui "perang melawan nekolim" itu telah memberi kontribusi bagi pembentukan nasionalisme Indonesia. Sukarelawan mengalir dari berbagai penjuru untuk berkorban bagi "proyek bersama" melawan nekolim, dan untuk sejenak melupakan perkara Demokrasi Terpimpin.

Tetapi, seperti halnya takdir nasionalisme yang memiliki ”wajah Janus," nasionalisme saat itu juga mempunyai watak ganda. Ke arah luar, nasionalisme Indonesia tampak progresif, namun menghadapi urusan politik domestik dia menjadi konservatif. Pemberontakan daerah selama dasawarsa 1950an, telah membuat ’proyek bersama’ itu semakin terpecah, antara Indonesia yang "kiri," dan kekuatan anti-Sukarno. Dia berlangsung di tengah ketidakpuasan daerah atas politik pusat, dan ekonomi nasional yang morat-marit. Tentu, dalam pendulum politik masa itu, semua kritik atas perjuangan nasional anti-nekolim, dengan sendirinya menjadi "kanan."

Kegagalan "Nasakom," dan berakhirnya rezim Sukarno dengan tragedi nasional berdarah 1965, telah memberi jalan bagi Jenderal Suharto memulai apa yang disebutnya sebagai ”Orde Baru,” dan menafsirkan nasionalisme dengan corak sentralisme birokratik yang jauh lebih ekstrim dari masa sebelumnya. Dengan legitimasi memulihkan stabilitas nasional, orde itu mempunyai dua ciri pokok yaitu, secara ekonomi membuka kran modal asing, dan secara politik menjalankan otoritarianisme yang militeristik.

Pengendalian politik sipil oleh militer, pemasungan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sentralisme pemerintahan yang luar biasa mengendalikan politik daerah telah mengkorup Indonesia sebagai "proyek bersama." Nasionalisme orde baru adalah sesuatu yang anti dialog dan anti demokrasi. Kendali politik birokratis-militeristik ini telah menempatkan ’State’ menjadi apa yang dalam istilah Hobbesian sebagai Leviathan, sesuatu yang besar dan menakutkan. Orde ini juga telah menciptakan militer sebagai kasta politik terpenting dan mengecilkan peran masyarakat sipil.

Peran dominan ’state’ pada rezim orde baru itu berdampak amat buruk pada perkembangan ’nation’ selanjutnya. Dengan sentralisme rezim otoriter militeristik itu, maka perjumpaan Negara Orde Baru dengan pergolakan daerah seperti Aceh, Timor Timur dan Papua menjadi sangat gelap, berdarah-darah, dan menyisakan trauma politik yang panjang. Jika Sukarno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan sesatu yang ”mengangkat” martabat bangsa, dan dengan progresif mengisi karakter nasionalisme Indonesia, maka strategi integrasi nasional gaya Suharto adalah mengencangkan kendali birokrasi dan militer sebagai agen nasionalisme.

Bahkan jauh lebih buruk. Sengaja atau tidak, orde baru melakukan politik homogenisasi dengan Jawa sebagai pusat. Sekali lagi, upaya itu mengkhianati nasionalisme sebagai "proyek bersama." Ketidakpuasan atas elit politik non-Jawa di daerah-daerah mencapai puncaknya pada era kediktatoran ini. Misalnya, pada 1980 dari seluruh 12 Kodam yang ada pada waktu di luar Jawa, semua berada di tangan komandan militer dari Jawa. Dominasi etnik Jawa bahkan terlihat dari komposisi kepemimpinan tentara, 89 persen dari petinggi militer saat itu, jika bukan Jawa (80%) adalah Sunda (9%). Selain menggunakan Golkar sebagai alat politik orde baru, militer juga mendominasi parlemen yang memiliki 100 kursi di DPR (dari 460 kursi), yang dipilih tanpa pemilu tapi ditunjuk langsung oleh presiden.9

Dengan begitu, nasionalisme orde baru yang militeristik adalah sesuatu yang diabdikan untuk mengamankan teritorial, yang mengambil klaim kebenarannya lewat mistifikasi UUD 1945, dengan asumsi batas wilayah adalah "suci." Teritorialisme itu lalu meminggirkan semua urusan tentang "hak demokratis warga," dan mementingkan ’tanah’ dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan "manusia" atau "warga" di atasnya. Struktur teritorial itu membayangi struktur politik sipil sampai di tingkat pedesaan. Termasuk juga fungsi militer memeriksa orientasi politik dan mengendalikan organisasi sosial, seperti pers, lembaga agama dan badan pendidikan.10 Sekelompok orang yang menentang rezim dengan sendirinya dianggap ”tidak nasionalis,” atau lebih parah lagi ”komunis” atau ”separatis.” Kedua kata itu adalah juga berarti bukan bagian warga ’nation’ dalam versi rezim orde baru. Para keluarga eks-PKI, misalnya, telah dikeluarkan dari "proyek bersama," dan menempatkan mereka sebagai warga pariah tanpa hak politik.

Kegilaan tasfir nasionalisme seperti itu bahkan tidak terjadi pada orde sebelumnya. Misalkan Aceh, pergolakan Daud Beureueh dengan DI/TII di tahun 1953-1960 masih membuka kesempatan memperbincangkan kembali "proyek bersama" itu. Tetapi, ruang itu tertutup pada masa orde baru, ketika Hasan di Tiro menggugat dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, maka daerah itu pun menjadi ajang operasi militer yang masif dan represif, yang menggasak warga sipil tak berdosa dengan membabi-buta. Sama halnya dengan Timor Timur yang dalam rekaman lembaga hak asasi manusia internasional, telah kehilangan 200 ribu warga selama militer rezim orde baru "menertibkan" daerah itu pada 1970an. Tak kurang kisah yang sama tragisnya terjadi di Papua.

Maka, ketika rezim orde baru dijatuhkan gerakan pro demokrasi, kepercayaan daerah-daerah bergolak itu atas "proyek bersama" yang bernama Indonesia sudah pupus lebih awal sebagai reaksi atas politik kekerasan orde baru. Lepasnya Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste mungkin satu perkecualian, karena aneksasi yang dilakukan rezim orde baru ke wilayah itu adalah satu kecelakaan sejarah dari skenario Perang Dingin. Tetapi, gejolak di Aceh dan Papua, adalah ujian berat pada masa reformasi.

TRISAKTI YANG TERABAIKAN

  
SERATUS TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL
Kondisi bangsa Indonesia yang tak kunjung mengalami perbaikan di segala bidang sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Semuanya tidak lepas dari memudarnya rasa nasionalisme sebagai kekuatan terbesar yang bersumber pada ajaran Bung Karno, the Faunding Father negara ini. Tri Sakti yang menjadi tujuan pokok ajaran Bung Karno yang ingin mewujudkan kemakmuran, justru diabaikan. Oleh karena itu, menanamkan kembali ajaran Bung Karno sebagai sebuah ideologi dan paltform perjuangan merupakan jalan terbaik untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia. ----------"

AJARAN Bung Karno hingga kini belum diimplementasikan secara nyata. Bahkan, selama hampir 32 tahun era orde baru, ajaran-ajaran Bung Karno terus saja mengalami proses desoekarnoisasi. Tidak heran kalau kemudian banyak generasi muda yang ada saat ini kehilangan rasa nasionalisme, rasa cinta dan bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari ajaran Bung Karno yakni Tri Sakti malah diabaikan elite politik saat ini. Tri Sakti yang mengamanatkan perwujudan masyarakat Indonesia yang ''Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya'', nyaris tidak pernah tercapai.

Utang Indonesia yang mencapi 200 milyar dolar AS menunjukkan betapa Indonesia secara ekonomi begitu tergantung kepada pihak luar. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan. Sebab, bangsa Indensia tidak lebih menjadi alat pihak luar. Akhirnya karena ketergantungan yang demikian besar ini, bangsa Indonesia pun malah dicekam rasa ketakutan yang sengaja disebar pihak luar, bahkan sedang diadu domba
Kini, semakin marak pendapat perlunya Indonesia melepaskan ketergantungan pada pihak asing dan menjadi bangsa yang mandiri. Pendapat senada juga dikemukakan oleh MUI ketika diterima presiden Megawati Soekarnoputri awal pekan ini. Baik Presiden maupun MUI rupanya punya pandangan sama bagaimana Indonesia nantinya menjadi bangsa mandiri dan berdikari (berdiri diatas kaki sendiri).

Politik berdikari menjadi populer setelah Bung Karno memberi judul pidatonya 17 Agustus 1965: ‘Tahun Berdikari’. Sekalipun prinsip politik berdikari sering dikemukakannya pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pidato 17 Agustus 1964 misalnya, Bung Karno mengemukakan prinsip Trisakti Tavip (Tahun Vivere Pericoloso). Di sini ia menjelaskan tiga prinsip berdikari. Yakni, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga-tiganya prinsip berdikari ini, kata Bung Karno, tidak dapat dipisahkan dan dipreteli satu sama lain. Menurutnya, tidak mungkin akan ada kedaulatan dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdirikari dalam ekonomi. Demikian pula sebaiknya.

Dengan berdaulat dalam bidang politik, Bung Karno menginginkan agar bangsa Indonesia benar-benar berdaulat dan tidak bisa didikte oleh siapapun. Di samping itu ia sering menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa mengemis, lebih-lebih kepada kaum imperalis.

Berdikari dalam ekonomi berarti kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Tidak boleh lagi terjadi ‘ayam mati dilumbung’, karena tanah air kita kaya raya. Menjelaskan berkepribadian dalam kebudayaan, Bung Karno menegaskan bahwa budaya kita kaya raya yang harus kita gali. Karenanya, ia menganggap tepat sekali diboikotnya film-film Inggris dan AS ketika itu. Juga tepat pemberantasan ‘musik’ The Beattle, literatur picisan, dansa-dansi gila-gilaan. Apa yang dikuatirkan Bung Karno itu kini menjadi kenyataan dengan makin merajalelanya dekadensi moral para muda-mudi.

Melalui Dekon (Deklarasi Ekonomi), sebagai perencanaan pembangunan ekonomi berdiri, Bung Karno meletakkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial bagi pembangunan. Ia yakin bahwa rakyat akan menjadi sumber daya ekonomi yang optimal bagi pembangunan bila aktivitas dan kreatifitasnya dikembangkan. Ia tanpa tedeng aling-aling mengecam keras cara-cara text-book thinking. Mengambil begitu saja pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi Barat, tanpa memperhatikan kondisi di Indonesia.

Dalam kaitan kerjasama ekonomi dengan negara-negara imperialis, ucapan Bung Karno yang sangat terkenal adalah : “Go to hell with your aid” seringkali ditafsirkan sebagai sikapnya yang usang terhadap bantuan asing, modal asing, bahkan segala yang berbau asing.

Sebenarnya, tidaklah tepat kalau Bung Karno anti bantuan dan modal asing. Karena ketika membangun kompleks stadion utama Senayan dari bantuan Uni Soviet. Sedangkan jembatan Semangi dari Amerika. Tapi, ketika AS mau membantu dengan mengharuskan Indonesia mengikuti politiknya, yang merupakan ikatan, Bung Karno tegas-tegas menolak. Dekon sendiri, yang waktu itu merupakan Manipolnya bidang ekonomi menyatakan, bilamana dengan kekuatan fund and forces nasional tidak mencukupi, maka harus dicarikan kredit luar negeri yang tidak bertentangan dengan politik kita. dalam kaitan politik berdikari ini, sampai-sampai Bung Karno mengkaitkannya dengan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mahkota kemerdekaan suatu bangsa adalah bukan keanggotaan PBB, tetapi berdikari. Bahkan, Bung Karno sejak tahun 1960 nyata-nyata menuduh organisasi dunia ini hanya menguntungkan imperialisme dan merugikan negara-negara berkembang. Pada 1 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB.

Tidak hanya keluar dari PBB, Bung Karno bahkan ingin mengadakan Conefo (Conference of the New Emerging Forces) sebagai tandingan PBB. Untuk itu, ia sudah menyiapkan gedungnya, yang sekarang ini menjadi gedung MPR/DPR. Tapi, tekadnya ini tidak berhasil karena ia jatuh. Kita tidak tahu apa jadinya bila Conefo menjadi kenyataan.

Sedangkan tudingannya terhadap PBB itu kini menjadi kenyataan. Banyak negara, termasuk PM Mahathir Muhammad mengeluhkan karena PBB telah menjadi alat imperialisme Amerika Serikat.

Seperti embargo ekonomi terhadap Irak, sekalipun jutaan bayi menderita dan meninggal dunia, lumpuhnya ekonomi rakyat Irak, dan berbagai penderitaan lainnya, PBB tidak punya kepedulian sedikit pun. Bahkan, ketika Amerika Serikat mengadakan invasi ke Afganistan dengan alasan memerangi terorisme, PBB mendukungnya. Tidak peduli jatuhOrator Ulung
Presiden pertama RI itu pun dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialis-me dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa, kekuatan rakyat. “Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat,” kata Bung Karno, dalam karyanya ‘Menggali Api Pancasila’. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar.

Gejala berbahasa Bung Karno merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Kemahirannya menggunakan bahasa dengan segala macam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya. Hal ini tercermin dalam autobiografi, karangan-karangan dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya.

Ia adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah dra-ma yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbit-kan dengan judul “Diba-wah Bendera Revolusi”, dua jilid. Jilid pertama boleh dikatakan paling menarik dan paling penting karena mewakili diri Soekarno sebagai Soekarno.

Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut tulisan pertama yang bermula dari tahun 1926, dengan judul “Nasionalis-me, Islamisme, dan Marxisme” adalah paling menarik dan mungkin paling penting sebagai titik-tolak dalam upaya memahami Soekarno dalam gelora masa mudanya, seorang pemuda berumur 26 tahun.

Di tengah kebesarannya, sang orator ulung dan penulis piawai, ini selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup.

Di akhir masa kekuasaannya, ia sering merasa kesepian. Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat itu, bercerita. “Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, ‘Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah.”

Dalam bagian lain disebutkan, “Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu.”

Anti Imperialisme
Pada 17 Mei 1956. Bung Karno mendapat kehormatan menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat. Sebagaimana dilaporkan New York Times (halaman pertama) pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih ia menyerang kolonialisme.“Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?” pekik Soekarno ketika itu.

Hebatnya, meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno yang sejak masa mudanya antikolonialisme. Terutama pada periode 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas dikedepankannya.

Sangat jelas dan tegas ingatan kolektif dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. Namun, kata dan fakta adalah dua hal yang berbeda, dan tak jarang saling bertolak belakang.

Soekarno dan para penggagas nasionalisme lainnya dipaksa bergulat di antara “kata” dan “fakta” politik yang dicoba dirajut namun ternyata tidak mudah, dan tak jarang menemui jalan buntu.

Soekarno yang rajin berkata-kata, antara lain mengenai gagasan besarnya menyatukan kaum nasionalis, agama dan komunis (1926) menemukan kenyataan yang sama sekali bertolak belakang, ketika ia mencobanya menjadi fakta. Begitu pula gagasan besarnya yang lain: marhaenisme, atau nasionalisme marhaenistis, yang matang dikonsepsikan pada tahun 1932. Bahkan, gagasannya mengenai Pancasila.

Tokoh Kontroversial
Sebagai sosok yang memiliki prinsip tegas, Bung Karno kerap dianggap sebagai tokoh kontroversial. Maka tak heran jika dia memiliki lawan maupun kawan yang berani secara terang-terangan mengritik maupun membela pandangannya. Di mata lawan-lawan politiknya di Tanah Air, ia dianggap mewakili sosok politisi kaum abangan yang “kurang islami”. Mereka bahkan menggolongkannya sebagai gembong kelompok “nasionalis sekuler”.

Akan tetapi, di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari Cairo, penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu sebagai, “lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman).

Tatkala memuncak ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab soal status Palestina ketika itu, pers sensasional Arab menyambut Bung Karno, “Juara untuk kepentingan-kepentingan Arab telah tiba”. Begitu pula, Tahta Suci Vatikan memberikan tiga gelar penghargaan kepada presiden dari Republik yang mayoritas Muslim itu.

Memang, pembelaan Bung Karno terhadap kaum tertindas tidak hanya untuk negerinya namun juga negeri lain. Itulah sebabnya, mengapa ia dipuja habis oleh bangsa Arab yang tengah menghadapi serangan Israel kala itu. Bung Karno dianggap sebagai pemimpin kaum Muslim. Padahal, di dalam negeri sendiri ia kerap dipandang lebih sebagai kaum abangan daripada kaum santri.

Sebenarnya, seberapa religiuskah Bung Karno? Bukankah ia juga dalam konsepsi Pancasila merumuskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan mengakui lima agama. Bagaimana mungkin merangkum visi lima agama itu dalam satu kalimat yang mendasar itu kalau si pembuat kalimat tidak memahami konteks kehidupan beragama di Indonesia secara benar?

Dalam hal ini elok dikutip pendapat Clifford Geertz Islam Observed (1982): “Gaya religius Soekarno adalah gaya Soekarno sendiri.” Betapa tidak? Kepada Louise Fischer, Bung Karno pernah mengaku bahwa ia sekaligus Muslim, Kristen, dan Hindu. Di mata pengamat seperti Geertz, pengakuan semacam itu dianggap sebagai “bergaya ekspansif seolah-olah hendak merangkul seluruh dunia”. Sebaliknya, ungkapan semacam itu-pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982)- “hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa”. Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru “merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah”.

Sistem Politik
Soekarno memiliki pandangan mengenai sistem politik yang didukungnya adalah yang paling “cocok” dengan “kepribadian” dan “budaya” khas bangsa Indonesia yang konon mementingkan kerja sama, gotong-royong, dan keselarasan. Dalam retorika, ia mengecam “individualisme” yang katanya lahir dari liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan oleh pertarungan antarpartai.

Lalu ia mencetuskan Demokrasi Terpimpin. Dalam berpolitik Soekarno mementingkan politik mobilisasi massa, ia bersimpati pada gerakan-gerakan anti-imperialisme, dan mungkin sebagai salah satu konsekuensinya, penerimaannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor politik yang sah, pendukung konsepsi demokrasi terpimpin. Jadi ia mencanangkan sistem politik yang berwatak anti-liberal dan curiga pada pluralisme politik. Ia mementingkan “persatuan” demi “revolusi”.

Pada tahun 1950-an, Indonesia memang ditandai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh sistem demokrasi parlementer. Sistem ini bersifat sangat liberal, dan didominasi oleh partai-partai politik yang menguasai parlemen. Pemilu 1955-yang dimenangkan empat kekuatan besar, Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU) serta PKI- hingga kini masih dianggap sebagai pemilu paling bebas dan bersih yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Namun, di sisi lain dari sistem parlemen yang dikuasai partai itu adalah sering jatuh bangunnya kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa integritas nasional terus-menerus diancam oleh berbagai gerakan separatis, yakni DI/TI, PRRI/Permesta, dan sebagainya.

Kenyataan ini membuat Soekarno makin curiga pada partai politik karena dia menganggap Masyumi, dan juga PSI, terlibat dalam beberapa pemberontakan daerah.
Kemudian, Soekarno mendekritkan kembalinya Indonesia pada UUD 1945 karena kegagalan Konstituante untuk memutuskan UUD baru untuk Indonesia, akibat perdebatan berlarut-larut, terutama antara kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan Islam mengenai dasar negara.nya banyak korban sipil yang tidak berdosa...... "

BISNIS SETELAH REFORMASI

Bangkitnya Para Penguasa Lama

Setelah sepuluh tahun reformasi, taipan-taipan kakap kembali berkuasa.
Cantelan ke penguasa tak seerat dulu.Lagu Birdland mengentak ruang pertemuan di rumah Arifin Panigoro, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, awal Maret lalu. The Manhattan Transfer, kuartet vokal asal New York, menyanyikannya di tepi kolam kediaman pendiri Grup Medco itu.…Hey man, the music really turn you on Really? Ya turn me around and turn me on…Perpaduan vokal Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul, dan Janis Segal membius ratusan tamu malam itu. Hadir di sana antara lain Menteri Perdagangan Mari Pangestu, politikus Eros Djarot, dan pengusaha Peter F. Gontha. Anggota keluarga Panigoro hadir lengkap. Gelas-gelas wine diedarkan.Di ruang dalam, Ron King All Stars Big Band baru saja membawa suasana lain. Pemusik trompet asal California itu memainkan swing. Malam itu Arifin ”membajak” para pemusik internasional sebelum mereka tampil di Java Jazz Festival. ”AP juga pernah mengundang Dave Koz ke rumah,” kata seorang anggota staf Medco menyebut inisial nama bosnya. Dave Koz adalah peniup saksofon dari Amerika.Saat ini memang masa kejayaan bisnis Arifin Panigoro dan keluarganya.

Usaha bekas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu merentang dari Sabang sampai Merauke. Harga minyak yang membubung sampai di atas US$ 100 per barel menggelembungkan kas perusahaannya. Dengan bendera Medco, ia kini mulai membentangkan sayap ke Libya dan Brasil. Nilai kekayaannya berlipat-lipat. Satu dasawarsa silam, namanya ”tidak terdeteksi” di daftar 77 orang terkaya versi Pusat Data Bisnis Indonesia. Kini ia bertengger di papan atas. Hartanya bernilai US$ 880 juta atau sekitar Rp 8 triliun, menurut majalah Forbes. Tak aneh, ia mudah saja membuat para musisi kelas dunia manggung di rumahnya.Era reformasi seperti booster bagi Arifin, kini 63 tahun. Ia memang belum menjadi yang terkaya, tapi ia telah menembus kerajaan para taipan yang sebelumnya sudah malang-melintang di zaman Presiden Soeharto. ”Banyak kebetulannya, harga minyak lagi mahal. Coba kalau harga minyak US$ 10 per barel, sudah bangkrut dari kapan-kapan,” katanya merendah. Dan ia tidak sendiri. Nama penantang baru ini antara lain Trihatma Kusuma Haliman, yang memimpin perusahaan properti Grup Agung Podomoro. Ada pula bekas eksekutif Astra International, Theodore Permadi Rachmat, yang membangun Grup Triputra; Hary Tanoesoedibjo, yang memimpin Bhakti Investama dan menjadi penguasa Bimantara; Chairul Tanjung dengan Grup Para; juga Sudhamek Agung Waspodo dengan Grup Garudafood.Dick Rachmawan dari PT Actual Data Niaga, perusahaan riset bisnis, mengelompokkan Arifin dan sejumlah pengusaha lain itu sebagai ”raja-raja baru”. Mereka pengusaha papan atas atau pemimpin kawakan perusahaan yang tumbuh sebelum reformasi tapi berkembang pesat setelah rezim berganti. Sebagian besar kelompok usaha itu diuntungkan situasi saat ini. Arifin salah satunya. Selain itu, tingginya permintaan sawit membuat konglomerat yang telah berkecimpung lama di bidang ini bak tertimpa durian runtuh. Triputra Group, yang didirikan Theodore Permadi Rachmat, kini cukup ekspansif mengambil alih beberapa perusahaan kelapa sawit. Tentu saja, raja lama tetap berkuasa. Contohnya Grup Sinarmas, yang menguasai pasar kertas, sawit, hingga bank.

Menurut Actual Data Niaga, kini kelompok usaha Eka Tjipta Widjaya itu menduduki posisi teratas orang terkaya Indonesia. Sukanto Tanoto, yang memimpin kerajaan bisnis Raja Garuda Mas dari Singapura, juga makin besar. Begitu pula Grup Salim, Djarum, Lippo, Ciputra, dan Gudang Garam.Grup Salim, yang dulu malang-melintang tapi kemudian terempas badai krisis, kini kembali menggurita. Bisnis mereka tetap beranak-pinak, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian aset yang sempat diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai pembayaran utang kelompok usaha itu kini kembali mereka kuasai. Melalui PT Indofood Sukses Makmur, Grup Salim tetap merajai pasar mi instan dan tepung terigu, meskipun pangsa pasarnya tak sebesar dulu—setelah keran impor tepung dibuka lebar-lebar. ”Kami kini menguasai 70 persen pasar terigu,” kata Franciscus Welirang, wakil direktur utama perusahaan itu. ”Begitu juga pasar mi instan.”Christianto Wibisono, Ketua Global Nexus Institute, lembaga lobi dan konsultan strategi, mengatakan semua raja lama telah kembali. ”Kalau ada yang dikatakan pemain baru,” katanya, ”sebenarnya mereka pemain lama yang dulu kurang agresif.” Zaman reformasi telah membuat mereka bisa berkompetisi. ***Baik pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru, para penguasa bisnis membangun kerajaannya dengan mengandalkan kedekatan politik. Ambil contoh Sudono Salim. Ia memulai bisnisnya dari Semarang pada 1950-an, dengan menjadi pemasok Komando Daerah Militer Diponegoro, yang saat itu dipimpin Soeharto. Salim memanfaatkan Mayor Soedjono Hoemardani, Asisten Logistik Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro, sebagai jembatan bisnis. Tahun berganti hingga Soeharto berkuasa di puncak kekuasaan pada 1966. Soedjono berubah menjadi jembatan emas bagi Salim ketika ia diangkat menjadi asisten pribadi presiden. Lewat priayi Solo itu, Salim alias Liem Sioe Liong mendapat berbagai monopoli. Bersama Probosutedjo, adik tiri Soeharto, ia memperoleh monopoli impor cengkeh dan pengolahan gandum impor. Berbekal privilese luar biasa inilah Salim membesarkan PT Bogasari, yang kini berada di bawah PT Indofood Sukses Makmur. Bertahun-tahun Bogasari menguasai pasar terigu.Hubungan Liem Sioe Liong dengan Keluarga Cendana semakin kukuh dengan masuknya Sudwikatmono, adik sepupu Soeharto, ke Grup Salim. Bank Central Asia milik Salim juga memberi Siti Hardijanti Rukmana dan Sigit Harjojudanto, dua anak Soeharto, 32 persen saham. Inilah ”persatuan dan kesatuan” penguasa dan pengusaha yang sesungguh-sungguhny a.Pola serupa dilakukan pengusaha lain, termasuk anak dan cucu Soeharto. Hutomo Mandala Putra memperoleh kekayaan luar biasa dengan tata niaga cengkeh yang diberikan bapaknya. Belakangan, Tommy juga mendapatkan konsesi membuat mobil nasional Timor. Bambang Trihatmodjo menikmati keuntungan tata niaga jeruk. Mereka berdua juga banyak bermain di bisnis perminyakan dengan Pertamina. Ari Sigit sebetulnya juga bakal menikmati tata niaga minuman keras dengan mendapatkan cukai. Tapi konsesi ini dibatalkan.Para taipan juga ugal-ugalan membangun bisnis. Mereka tidak membesarkan usaha dengan itung-itungan bisnis yang sehat. Begini polanya: para taipan merambah berbagai bidang dengan utang yang dikucurkan bank milik mereka sendiri. Dengan tekanan pemilik, bank-bank itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Mereka juga jorjoran meminjam dari kreditor asing.Krisis keuangan menghantam Asia pada 1997. Bagaikan tsunami, krisis menyapu bangunan ekonomi bertiang rapuh itu. Kekuasaan Orde Baru juga oleng. Mahasiswa di berbagai kota mulai turun ke jalan, sesuatu yang sebelumnya dilarang. Aksi memuncak ketika pada Maret 1998 Soeharto terpilih kembali menjadi presiden. Ia mengangkat Siti Hardijanti dan Bob Hasan, kroninya, sebagai menteri. Ketika itu, Soeharto juga sempat menaikkan harga bahan bakar minyak. Mahasiswa berteriak: turunkan Soeharto, turunkan harga.…12 Mei 1998Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ketika berdemonstrasi di kampus mereka. Peluru aparat keamanan menembus mereka: Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hertanto, dan Hendriawan Sie. Kerusuhan menjalar di mana-mana. Soeharto menyerah. Ia mundur pada 21 Mei tahun yang sama.Bisnis para konglomerat ikut runtuh. Melemahnya dolar membuat mereka tak sanggup membayar utang. Lengsernya Soeharto juga mengakibatkan patronase yang dibangun sebelumnya tak banyak gunanya. Apalagi Dana Moneter Internasional sebagai ”juragan baru” Indonesia mensyaratkan liberalisasi ekonomi dan pencabutan banyak konsesi.Walhasil, mereka harus menyerahkan aset-aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membayar utang. Tapi tidak semua dari mereka karam, karena telah menyiapkan sekoci. Jauh-jauh hari, sebagian dari mereka mengalirkan uangnya ke luar negeri. The International Herald Tribune menulis pada 16 Mei 1998, para taipan Indonesia memarkir uangnya di kantor bank-bank Eropa di Singapura. Mereka juga memiliki perusahaan yang dikendalikan dari Jakarta. Grup Salim menguasai First Pacific Co., yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Eka Tjipta Widjaja, pemimpin Sinarmas, menurut Herald, memiliki hotel di California dan Texas, Amerika Serikat.

Keluarga Wanandi, yang membangun Grup Gemala, juga memiliki saham di Arvin Industries Inc., perusahaan pembuat peralatan otomotif di Amerika Serikat.Dick Rachmawan menyebutkan para taipan juga membangun ”two dollars company”: perusahaan beralamat British Virgin Islands atau Kepulauan Mauritius dengan pola kepemilikan berliku-liku bak labirin. ”Ini perusahaan yang hanya beralamat PO box,” ia menjelaskan. Tapi merekalah yang menjadi pengendali berbagai bisnis di seluruh penjuru dunia.***lLewat perusahaan-perusaha an sekoci itu, antara lain, para konglomerat meraih kembali kejayaan bisnisnya. First Pacific kini memiliki 51 persen Indofood, dengan bendera CAB Holding Limited. Beberapa perusahaan yang beralamat di Mauritius—dan diduga milik para taipan lama—juga membeli sejumlah aset di Badan Penyehatan Perbankan Nasional.Badan Penyehatan juga menjadi pintu investor asing untuk menyerbu Indonesia. Perusahaan Malaysia dan Singapura pun mendapat berkah reformasi: membeli aset-aset eks konglomerat dengan harga obral. Holding pemerintah Singapura, Temasek, dan holding pemerintah Malaysia, Khazanah Berhad, menjadi pemangsa banyak perusahaan kakap Indonesia. Untuk mengejar setoran ke anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah kala itu memang menjual aset-aset tersebut dengan harga rendah.Para konglomerat juga telah mengambil pelajaran dari krisis. Menurut ekonom Faisal Basri, mereka kini berfokus pada bidang-bidang yang mereka kuasai. Christianto Wibisono menyebutkan mereka kembali ke bisnis inti. ”Mereka kapok macam-macam,” ujarnya.Di zaman reformasi, lobi-lobi politik juga tak menjadi beban utama pengusaha. Para pelaku usaha tetap menjalin hubungan dengan politikus, tapi tak sekental dulu. Mereka ”berinvestasi” ke kanal-kanal politik, termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Pande Radja Silalahi, ekonom dari Center for Strategic and International Studies, mengatakan para konglomerat dulu mengembangkan usaha berdasarkan keinginan pemerintah. ”Sekarang dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, yang kadang-kadang bahkan tak sesuai dengan kepentingan nasional,” tuturnya.Dengan mekanisme pasar, pengusaha yang sudah telanjur kuat akan terus menguasai pasar. Itu sebabnya, menurut Arifin Panigoro, penguasa ekonomi Indonesia tetap kelompok yang sama dengan sepuluh tahun lalu. ”Empat L: lu lagi lu lagi…,” katanya.

Lagu Birdland terus mengentak:…down them stairs, lose them cares. Where?
Sumber: Majalah Tempo, Edisi. 12/XXXVII/12 - 18 Mei 2008,

DIALEKTIKA HEGEL

Pertama-tama sekali mesti ditegaskan bahwa masalahnya di sini sama sekali bukanlah hal mempertahankan titik-berangkat Hegel: bahwa jiwa, pikiran, ide, adalah primer dan bahwa dunia real hanyalah sebuah salinan (copy) dari ide itu. Feuerbach sudah meninggalkan hal itu. Kita semua sependapat, bahwa di setiap bidang ilmu-pengetahuan, dalam ilmu-pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan historikal, orang mesti mulai dari "faktum-faktum" (fakta) tertentu, dalam ilmu-pengetahuan alam, karenanya, dari berbagai bentuk material dan berbagai bentuk gerak materi bahwa karena itu, juga dalam ilmu-pengetahuan alam antar- keterkaitan antar-keterkaitan tidak boleh dibangun ke dalam fakta, melainkan mesti ditemukan di dalamnya, dan manakala ditemukan, mesti diverifikasi sejauh mungkin lewat eksperimen.

Ia juga bukan masalah mempertahankan isi dogmatik dari sistem Hegelian sebagaimana itu dikhotbahkan oleh para Hegelian Berlin dari aliran yang lebih tua dan aliran yang lebih muda. Maka itu, dengan jatuhnya titik-berangkat idealis, sistem yang dibangun di atasnya, khususnya filsafat alam Hegelian, juga ikut jatuh. Namun mesti diingatkan, bahwa polemik para sarjana ilmu-pengetahuan alam terhadap Hegel, sejauh mereka memang memahami Hegel secara tepat, semata-mata ditujukan terhadap kedua hal ini: yaitu, titik-berangkat idealis itu, dan konstruksi (rancang-bangun) sistem itu yang sewenang-wenang dan mengingkari fakta.Setelah semua ini dijadikan pertimbangan, masih tersisalah dialektika Hegel. Adalah jasa Marx bahwa, berlawanan dengan Eníyovo yang cuma sedang-sedang, congkak, rewel, yang kini berbicara besar di Jerman yang berkebudayaan,28) ia yang pertama kali mengedepankan kembali metode dialektikal yang telah dilupakan, kaitannya dengan dialektika Hegelian dan perbedaannya dari yang tersebut belakangan itu, dan sekaligus telah menerapkan metode ini dalam Capital pada/atas faktum-faktum suatu ilmu-pengetahuan empirikal, ekonomi politik. Dan ia melakukannya sedemikian berhasil sehingga, bahkan di Jerman, aliran ekonomi yang lebih baru melampaui sistem perdagangan-bebas yang vulgar hanya dengan menyalin dari Marx (dan seringkali secara tidak tepat), dengan berdalih (berpura-pura) mengritiknya.

Dalam dialektika Hegel masih berlaku inversi yang sama dari semua antar-keterkaitan seperti dalam semua cabang lainnya dalam sistemnya. Tetapi, sebagaimana dikatakan Marx: "Mistifikasi yang diderita dialektika dalam tangan Hegel, sedikitpun tidak menghalanginya untuk menjadi yang paling pertama menyajikan bentuk keberlakuannya (bekerjanya) secara umum secara komprehensif dan sadar. Dengan Hegel dialektika itu berdiri di atas kepalanya. Ia mesti dibalikkan agar berdiri secara benar, apabila orang hendak menemukan inti-rasional di dalam kulit mistikalnya.

Namun, di dalam ilmu-pengetahuan alam sendiri, kita cukup sering berjumpa dengan teori-teori di mana hubungan yang sesungguhnya diberdirikan di atas kepalanya, refleksinya diambil dari bentuk aslinya dan yang karena itu perlu/mesti dibalikkan agar berdiri secara benar (di atas kakinya). Teori-teori seperti itu cukup sering berdominasi selama waktu panjang. Manakala selama hampir dua abad panas itu dipandang sebagai suatu substansi istimewa yang misterius, dan bukannya suatu bentuk gerak dari materi biasa, itu justru merupakan satu kasus seperti itu dan teori mekaninal mengenai panas melaksanakan pembalikan itu tadi. Namun begitu, fisika yang didominasi oleh teori kalorik menemukan serangkaian hukum yang sangat penting mengenai panas dan membuka jalan, khususnya melalui Fourier dan Sadi Carnot, bagi konsepsi yang benar, yang kini untuk bagiannya mesti membalikkan secara tepat hukum-hukum yang ditemukan oleh pendahulunya, untuk menerjemahkannya ke dalam bahasanya sendiri.

Demikian pula, di dalam ilmu-kimia (chemistry), teori flogistika (phlogistics) pertama-tama memberikan bahannya, dengan seratus tahun kerja-eksperimental, dengan bantuan itu Lavoisier berhasil menemukan --di dalam oksigen yang diperoleh Priestley-- antipode sesungguhnya dari flogiston yang fantastik itu dan dengan demikian dapat membuang ke laut seluruh teori flogistika. Tetapi ini sama sekali tidak menyingkirkan hasil-hasil eksperimental mengenai ilmu-pengetahuan flogistika. Bahkan sebaliknya daripada itu. Mereka itu bertahan, hanya formulasinya yang dibalikkan, diterjemahkan dari flogistika ke dalam bahasa kimiah yang kini berlaku dan dengan demikian mempertahankan kesahihannya. Hubungan dialektika Hegelian dengan dialektika rasional adalah sama seperti hubungan teori kalorik dengan teori mekanikal mengenai panas dan hubungan teori flogistika dengan teori Lavoisier.